1.
Pengertian
Winataputra,
seperti yang dikutip oleh Budimansyah (2008; 4) merumuskan pengertian civics sebagai
berikut:
‘’Civics is the
study of government taught in the schools. It is an area of learning dealing
with how democratic government has been and should be carried out, and how the
citizen should carry out his duties and rights purposefully with full
responsibility’’.
Beberapa definisi civics berikutnya
dikemukakan oleh Stanley Dimond dalam bukunya Civics For Citizens, yang
menjelaskan arti civics dengan:‘’Legal status in a country and the activities
closely related to the political function: voting, governmental, organization,
holding of public office, and legal rights responsibilities’’. (Stanley Dimond,
Civics For Citizens, New York, Lippencot,1970: 36).
Dari pandangan
tersebut dapat diterjemahkan bahwa civics yang berasal dari bahasa Latin
Civics, warga negara, yang membahas warga negara.
2.
Sejarah Ilmu Kewarganegaraan di Amerika
Serikat
Secara
historis, mata pelajaran civics untuk pertama kalinya diperkenalkan di USA pada
pertengahan tahun 1880-an (Budimansyah, 2008: 2). Civics dimasukkan ke dalam
kurikulum sekolah selama abad ke-19, ketika sebagian besar orang-orang
berimigrasi ke Amerika Serikat yang berasal dari benua Eropa seperti Perancis,
Inggris, Jerman, Belanda, Italia, Spanyol, Portugis dan lainnya, dimana
anak-anak mereka memiliki pengetahuan yang sedikit sekali tentang masalah
Amerika. Itulah sebabnya pemerintah Amerika Serikat berusaha untuk
mempersatukan bangsa Amerika melalui kegiatan pendidikan di sekolah.
Pada awalnya pembelajaran dengan
istilah “civic” dikenalkan oleh
Legiun Veteran Amerika yang tujuannya adalah untuk membangsakan bangsa Amerika
yang amat bervariasi ras, budaya dan asal negaranya, (Wahab dan Sapriya, 2011:
3). Menurut Legiun tersebut bahwa hanya dengan memahami nilai-nilai perjuangan
dalam membangun bangsa Amerika agar orang Amerika dapat menghargai dan
membangun bangsanya secara demokratis dan bertanggung jawab.
Perkembangan civics
di Amerika pada
awalnya didasarkan pada teori psikologi yang memang sedang menjadi panutan pada
saat itu, yaitu “Faculty Psychologi” yang
menekankan pada teori yang menyatakan bahwa
dalam pelajaran yang terpenting adalah “ mind and body”. Menurut teori ini apabila ada kekeliruan dalam
belajar maka yang salah bukanlah terletak pada tubuh melaikan teletak pada
pikiran, (Wahab dan Sapriya, 2011 : 4).
Pada tahun
1900-an, berkembang matapelajaran civics yang
berisikan materi mengenai struktur pemerintahan negara bagian dan federal (
Gross dan Zeleny dalam Budimansyah, 2010 : 108). Berikutnya Dunn (1915)
mengembangkan gagasan new civics yang
menitikberatkan pada community living atau
kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sampai pada tahun 1920-an istilah civics telah digunakan untuk menunjukan
bidang pengajaran yang lebih khusus yaitu vocational
civics, community civics, dan economic
civics atau kewarganegaraan yang berkenaan dengan mata pencaharian,
kemasyarakatan, dan perekonomian. Diantara tujuan dari mata pelajaran civics pada tahun 1900-an itu adalah
pengembangan social skill and civics competence
atau keterampilan sosial dan kompetensi warga negara, dan idea of good character atau ide-ide
tentang karakter atau watak yang baik, (Gross dan Zeleny (1958), Allen (1960),
Best (1960) dalam Budimansyah, 2010 : 108).
Numan sumantri menggambarkan civics,
pada istilah pada zaman Yunani yaitu penduduk sipil yang mempraktekkan
demokrasi langsung dalam “negara kota” (polis). Istilah ini kemudian diambil
alih oleh Amerika Serikat untuk diguaka sebagai istilah pelajaran demokrasi
politik di sekolah-sekolah dan digunakan untuk membedakan dalam pelajaran ilmu
politik di universitas-unversitas karena dalam pelajaran civics ini
organisasinya akan diorganisir secara psiklogis (psychologically organized).
Maksudnya agar civics bias dipahami, dimengerti sesuai dengan tingkat umur
pelajar (Numan somantri, 1976:46). Pelajaran civics mulai diperkenalkan pada
tahun 1970 di Amerika Serikat dalam rangka mengAmerikakan bangsa Amerika”.
Isinya membicarakan mengenai pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara.
Seorang
ahli bernama Cresshore (1886), pada waktu itu mengartikan civics sebagai ‘ the
science of citizenship ‘ atau Ilmu Kewarganegaraan, yang isinya mempelajari
hubungan antar individu, dan antara individu dengan negara ( Somantri: 2001).
Menurut Stanley E. Dimond dan Elmer F.
Peliger (1970: 5) secara terminologis civics diartikan studi yang berhubungan
dengan tugas-tugas pemerintahan dan hak kewajiban warga negara. Pada tahun 1886
civics adalah suatu ilmu tentang kewarganegaraan yang berhubungan dengan
manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam
hubungannya dengan negara (Somantri, 1976: 45).
Civics sebagai ilmu kewarganegaraan
bermanfaat bagi pemerintah Amerika Serikat dalam rangka
mempersatukan warga negaranya. Dari gambaran tersebut, jelaslah bahwa
kemunculan Civics dalam tatanan ilmu pengetahuan sangat bermanfaat bagi
pemerintah dan warga negara. Civics sebagaimana ilmu politik, memiliki
persyaratan-persyaratan ilmu sebagaimana diuraikan di atas, walaupun tidak
dapat disamakan dengan ilmu pengetahuan alam. Sebagaimana diuraikan oleh A.
Appadorai dalam bukunya The Substance of Politics, (Oxford University
Press, London, 1952: 7): ‘’Politics, like other social sciences
has a scientific character because the scientific method is applicable to its
phenomena, viz. The accumulation of facts, the linking of these together in
causal sequences and the generalization from the latter of fundamental
principles or laws’’.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar